Bupati Enrekang Terima Kunjungan BPS, Dukung Pelaksanaan FKP 2023
Kemandirian Pangan Masyarakat Tinggi, Bupati Enrekang Koreksi Pendataan Kemiskinan BPS
ENREKANG — Bupati Enrekang Muslimin Bando menerima kunjungan Plt Kepala BPS Enrekang Hasbullah, S.Si. di Rujab Bupati, Rabu 5 April 2023.
Bupati didampingi Sekretaris Dinas Kominfo-Statistik Aswan Anjas dan Kabid Statistik Rismawati Bambang S.Kom, M.Kom., sementara Plt Kepala BPS didampingi Fungsional Statistisi Ahli Muda Shaela Mayasari beserta jajaran.
Lewat pertemuan ini, Bupati mengajak masyarakat menyukseskan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia juga menginstruksikan jajaran mulai dari kepala OPD, camat, dan kades/lurah agar mendukung, membantu dan berpartisipasi aktif dalam FKP ini.
Bupati juga berharap dapat memperoleh data kemiskinan ekstrim dari BPS. “Kita ingin tau dan bandingkan data dari kami. by name by adress. Untuk menjadi dasar dan referensi intervensi,” kata MB.
Bupati 2 periode ini juga memberi masukan mengenai pendataan kemiskinan, yang menjadikan jumlah pengeluaran sebagai salah satu tolok ukur.
Masyarakat Enrekang, kata Bupati, memiliki kemandirian pangan yang tinggi. Artinya, banyak hal yang tidak perlu dibeli. Sayur mayur, buah, kopi, rerata tersedia di kebun sendiri, sehingga jumlah pengeluaran masyarakat relatif kecil.
“Semoga kedepan ini bisa kita evaluasi bersama, agar Enrekang tidak melulu dicitrakan negatif soal kemiskinan. Padahal, data BPS juga menunjukkan Indeks Pembangunan kita terbaik kedua dibandingkan seluruh kabupaten lain se-Sulsel,” urai MB.
Bupati mempersilahkan BPS bekerja, mengumpulkan data dengan benar dan akurat, agar dapat jadi referensi pembangunan.
Sementara Plt Kepala BPS Hasbullah S.Si banyak menjelaskan mengenai masukan Bupati. Ia mengakui BPS masih terus bekerja untuk merumuskan model pendataan kesejahteraan keluarga, termasuk mengenai angka kemiskinan ekstrim. Hal itu pula yang menjadi dasar digelarnya Forum Konsultasi Publik ini.
BPS mengharap dukungan Bupati dan jajaran dalam FKP ini. Dimana akan dilakukan validasi silang, dan musyawarah mufakat. Hasilnya menjadi dasar penentuan kelompok kesejahteraan keluarga.
“Dengan dukungan Bupati dan masyarakat, kita bisa mendapat basis data yang akurat, dan bermanfaat untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan,” kata Hasbullah. (Humas)