Enrekang, -Indeks MCP-KPK Enrekang Tahun 2021 terbaik di Sulsel, dan berada pada peringkat 9 Nasional telah dipublis Seknas KPK melalui aplikasi jaga.id pada Minggu, 8 Agustus 2021.
Bupati Enrekang Muslimin Bando memberi respon positif atas penilaian indikator penegakan integritas dan pencegahan korupsi yang terlaksana efektif.
Dari Indeks Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) atau MCP terupdate Kabupaten Enrekang tahun 2021 menjadi yang terbaik di provinsi Sulawesi Selatan.
Bahkan mencapai peringkat 9 Nasional dari seluruh instansi se-Indonesia yang terpantau pada Jaga.id, situs dan aplikasi yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Sekretariat Nasional Pemberantasan Korupsi (Setnas PK).
Dalam indikator penilaian MCP indeks yang dicapai Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil Verifikasi Triwulan Kedua per tanggal 5 Agustus 2021 mencatat indeks 55.24 poin.
“Ini capaian yang sangat baik dan sangat membanggakan daerah dalam mendukung dan representasi jalannya pemerintahan yang berjalan baik good governance,” kata Bupati Muslimin Bando.
Lembaga MCP merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga.id’ dalam upaya pemantauan kinerja pembangunan dan pemerintahan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diakui Bupati Muslimin Bando jika aplikasi MCP dari KPK dimaksud mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
“MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi. Tetapi utamanya adalah implementasinya di lapangan,” jelas MB.
Bupati Muslimin Bando sangat mengapresiasi kinerja para Kepala OPD beserta jajarannya, yang bertanggungjawab atas pemenuhan dokumen 8 Area Intervensi MCP KPK ini.
Meski indeks MCP Enrekang menjadi yang terbaik, juga tetap diingatkan jangan terlena atas hasil itu. Ia menginstruksikan admin MCP di bawah Kepemimpinan Inspektur Drs.H.Haidar, MM. agar terus melakukan evaluasi pada 8 area intervensi MCP KPK.
8 area itu yakni Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis.
“Ini sebagai upaya mewujudkan daerah zero dari tindak pidana korupsi, ” tegas bupati.
Program MCP KPK dan kegiatan Korsupgah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel.