Berita Pemerintahan

//Berita Pemerintahan
Berita Pemerintahan 2017-03-10T13:35:58+00:00
Saturday, 20 February 2021 00:21 / Pemerintahan

Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Enrekang Masa Bakti 2020-2025 Diketuai oleh DR.H.Baba,SE.

 

Hadir langsung mengukuhkan pengurus, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Abdul Hayat Gani.

Pada kesempatan itu, Asman berharap Pengurus Korpri mengambil peran lebih besar dalam pembangunan. Demi menjaga marwah lembaga sebagai satu-satunya wadah yang menghimpun pegawai.

“Utamanya pada masa pandemi ini. Dibutuhkan banyak-banyak kolaborasi antar lembaga. Apalagi pengurus Korpri punya sederet potensi yang tentu jika dimaksimalkan, dapat mendukung kemajuan daerah,” urai Asman.

“Korpri juga wadah untuk menguatkan profesionalisme ASN dalam bekerja,” imbuhnya.

Sementara Sekprov menginginkan para pengurus tentang tugas pokoknya serta terus menerapkan panca prasetya.

“Pengurus Korpri wajib menjadi contoh ideal ASN di Kabupaten Enrekang,” harap Sekprov.

Ia juga meneruskan pesan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DKPN) Prof Zudan Arif Fakrulloh, agar pengurus Korpri menjadi motor pemulihan ekonomi di daerah.

“Misalnya, kenapa kita di Enrekang tidak buat Korpri Mart ? Ini sudah ada di daerah lain. Sebab potensi ekonominya besar,” ujarnya.

Dewan Pengurus Korpri Enrekang masa bakti 2020-2025 diketuai oleh DR. H. Baba, SE. Dengan jajaran pengurus berjumlah 17 orang. Acara pengukuhan ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Humas Pemkab Enrekang)

 

Friday, 19 February 2021 10:14 / Pemerintahan

NA dan MB Ajak Kades se-Enrekang Manfaatkan Fasilitas Bantuan Keuangan Desa

ENREKANG — Pemprov Sulsel membuka peluang bagi setiap desa di Enrekang mendapatkan bantuan keuangan desa. Hal ini disampaikan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah disela puncak peringatan HUT Ke-61 Kabupaten Enrekang, Jumat 19 Februari 2021.

“Sekarang ada bantuan keuangan desa. Jadi bagi para kades, silahkan dimanfaatkan peluang ini,” kata NA.

Pada acara itu, Gubernur NA dan Bupati Enrekang Muslimin Bando memang sengaja secara khusus menghadirkan seluruh kepala desa.

“Jadi jika ada suatu program atau potensi yang bisa mendongkrak ekonomi warga desa, silahkan diajukan. Bisa lewat pak SAR (Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif, res),” ujar NA.

NA mengatakan bantuan itu sudah ada payung hukum-nya, setelah diinisiasi DPRD Sulsel. Yakni Perda Nomor 9 Tahun 2019 tetang Fasilitas Percepatan Pembangunan Perdesaan.

“Jika selama ini bantuan keuangan desa ada dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, maka melalui perda ini, bantuan keuangan desa juga sudah ada dari pemprov,” ungkapnya.

Bupati MB menyampaikan apresiasinya atas arahan gubernur itu. Pemkab, kata MB siap membantu memfasilitasi pemdes untuk memaksimalkan fasilitas tersebut.

“Ini tentu peluang untuk menggenjot pembangunan di desa. Jadi selain dari ADD, bantuan pemerintah kabupaten, kini juga ada dari Pemprov. Kita dorong kades agar mengkaji apa yang bisa dibangun di desanya,” kata Bupati.

NA dan MB memang dikenal sebagai kepala daerah yang gencar membangun di pelosok. Apalagi kontur geografis Enrekang yang membutuhkan perhatian lebih utamanya di pedalaman. Informasi yang dihimpun, bantuan keuangan desa ini nominalnya bisa mencapai Rp500 juta per desa. (Humas Pemkab Enrekang)

Friday, 19 February 2021 10:01 / Pemerintahan

Puncak HUT ke-61 Enrekang Berlangsung Sukses, Dorong Daya Saing Lewat Infrastruktur, Gubernur Puji Visi Pembangunan Bupati Enrekang

ENREKANG — Puncak acara HUT ke-61 Kabupaten Enrekang berlangsung sukses. Acara dipusatkan di Lapangan Abu Bakar Lambogo dan Anjungan Sungai Mata Allo, Jumat 19 Februari 2021.

Hadir Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Bupati Enrekang Muslimin Bando, Wabup Asman, Anggota DPR RI Mitra Fakhruddin MB, dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif, Wabup Enrekang periode sebelumnya Amiruddin, dan jajaran forkopimda.

Salahsatu rangkaian HUT adalah peresmian Anjungan Sungai Mata Allo. Kemudian gubernur memberikan sambutan dan arahan didepan bupati serta jajaran, termasuk para kepala desa dan lurah yang dihadirkan khusus atas permintaan gubernur.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terimakasihnya kepada gubernur atas dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur Enrekang.

MB menyinggung, anjungan yang kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat ini, sempat mendapat penolakan. Bahkan DPRD sampai 3x menerima aspirasi terkait rencana pembangunan anjungan ini.

“Saya juga ditanya, baik oleh DPRD, wartawan dan sejumlah kalangan. Saya jawab nanti kalau rampung baru saya berkomentar. Jika bagus dan disenangi, berarti berhasil. Dan hasilnya seperti yang sudah kita saksikan tadi,” kata MB disambut aplaus hadirin.

Anjungan yang menggunakan anggaran Rp13,8 miliar itu, kini menjadi spot favorit masyarakat. Serta jadi tujuan dan persinggahan wisatawan.

Bupati juga menguraikan tekadnya menggenjot infrastruktur hingga pedalaman. Sebab manfaatnya dirasakan betul oleh warga. Misalnya ia mencontohkan, akses Bungin ke Enrekang yang dulunya harus ditempuh berjam-jam bahkan hari.

Sekarang, Bungin ke Enrekang cukup 2 jam paling lama. “Inilah manfaatnya jika bantuan keuangan digunakan dengan efektif,” ujar MB.

Selanjutnya bupati berharap gubernur meloloskan bantuan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sedang dirancang. Proposal MPP-pun sudah disampaikan ke gubernur.

MPP ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelayanan masyarakat. Utamanya yang berasal dari daerah yang jauh dari pusat kota Enrekang.

* Gubernur Puji Muslimin Bando

Gubernur memuji Bupati Enrekang yang dia anggap punya visi yang luar biasa. Utamanya pada masa pandemi ini, MB mampu memimpin Enrekang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan lainnya.

“Kunci daya saing daerah ada pada pembangunan infrastruktur. Perbaikan akses jalan, jembatan, dan sarana prasarana akan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Gubernur.

Merespon permintaan MB, Gubernur memastikan menyiapkan bantuan keuangan yang proporsional untuk Enrekang. Nilainya tidak ia sebut, sebagaimana kebijakannya di daerah lain.

“Bantuan keuangan daerah tidak kita ganggu meski ada refocusing. Kita melakukan efesiensi di sektor lain,” ungkap NA. Terkait hal ini, dia mempersilahkan Bappeda Kabupaten Enrekang berkomunikasi dengan Bappeda Pemprov.

Nurdin juga memuji penyelenggaraan puncak HUT Enrekang, yang dia sebut layak jadi percontohan daerah lain. Selain penerapan prokes yang disiplin, juga forkopimda hadir lengkap dan kompak.

Puncak HUT juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari Bank Sulselbar, serta penyerahan bibit ketapang, cengkeh, dan kayu putih, dari Ketua TP-PKK Sulsel Liestiaty F Nurdin kepada Ketua TP-PKK Enrekang Hj Johra MB. (Humas Pemkab Enrekang)

Sunday, 7 February 2021 05:49 / Pemerintahan

APBDes Makin Efektif dan Transparan, Bendahara Desa se-Enrekang Dilatih Kelola Aplikasi Siskeudes

ENREKANG — Untuk mengoptimalkan penginputan database lampiran Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021, serta untuk mengekfektifkan dan mengefesienkan pengelolaan keuangan desa, maka perlu mempercepat proses penginputan APBDesa melalui aplikasi Siskeudes.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Enrekang, Zubaedah Bando, saat membuka Bimbingan Teknis Penginputan APBDesa melalui aplikasi siskeudes, Minggu (7/2) pagi, di Aula Villa Bambapuang Enrekang.

Bimbingan Teknis tersebut diikuti para bendahara dari 112 desa yang ada di Kabupaten Enrekang, mulai tanggal 6 Pebruari hingga tanggal 21 Pebruari 2021, bertempat di Aula Villa Bambapuang.

Mereka di bagi dalam empat gelombang. Setiap gelombang masing-masing empat hari dan diikuti 28 peserta. Kegiatan itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Para peserta akan diberikan gambaran tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa, melalui aplikasi siskeudes dengan berpedoman pada Permendagri 20 Tahun 2018, sehingga diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Zubaedah.

“Kedepan, tugas bendahara desa sangat berat. Pesan saya, harus berhati-hati agar tidak melanggar aturan,” harap Zubaedah.

Sementara, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Muhammad Sukri menambahkan, proses penginputan APBDesa harus selesai pada bulan Pebruari.

“Target kita adalah bulan Pebruari ini seluruh proses penginputan APBDesa sudah harus selesai,” tegas Muhammad Sukri.

Selama kegiatan, pata peserta akan dibimbing langsung oleh Kepala DPMD dan para pejabat di Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Enrekang.

Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. (Humas Pemkab Enrekang)

Wednesday, 3 February 2021 06:49 / Pemerintahan

MB : PAMSIMAS di Enrekang Dinikmati 64 Ribu Warga, Investasi Capai Rp25,7 Miliar

ENREKANG — Bupati Enrekang Muslimin Bando memaparkan pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS), pada virtual meeting Misi Dukungan Implementasi Bank Dunia. Acara berlangsung via Zoom pada Rabu, 3 Februari 2021.

Bank Dunia sendiri merupakan funding atau donatur PAMSIMAS. Bupati Enrekang bersama Bupati Asahan Sumatera Utara dipilih Bank Dunia untuk memberi testimoni.

MB memaparkan, PAMSIMAS direncanakan sejak 2016 dan dilaksanakan mulai 2017 lalu hingga kini. Sarana air minum dan sanitasi yang dibangun hingga 2020, telah menyentuh 71 desa dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 15.315 KK atau 64.474 jiwa.

“Nilai investasinya pun fantastis. Mencapai Rp25,7 miliar. Pekerjaan ini juga tentu menyerap tenaga kerja lokal yang tidak sedikit,” jelas MB.

Untuk 2021, kembali akan dilaksanakan di 10 desa dengan nilai investasi Rp2,4 miliar.

Capaian itu juga membantu pemerintah dalam target RPJMD. Indikator pemenuhan air bersih dan sanitasi yang ditsrget 94,57 persen terealisasi hingga 98 persen. Angka stunting mampu diturunkan menjadi 23.30 persen.

“Keberhasilan ini tentu kolaborasi dukungan anggaran APBN, DAK, APBD, ADD, dan dari pihak luar seperti CSR Bank Sulsel dan Baznas,” jelas bupati.

Dukungan yang juga signifikan adalah diterbitkannya regulasi oleh Pemda yang mempermudah stakeholder dalam mengelola air bersih.

“Kedepan, aset PAMSIMAS ini akan kita jaga. Bahkan kita kembangkan dengan menambah kapasitas, jaringan, sambungan rumah dan menjaga sumber air tetap aman dan lestari,” papar MB.

Bupati tak lupa berterima kasih kepada Bank Dunia, Kementerian PUPR, Bappenas, konsultan dan semua yang terlibat sampai teknis di lapangan. “Kita berharap program PAMSIMAS ini terus berlanjut, dengan harapan meningkatkan taraf hidup masyarakat di pelbagai aspek,” tutupnya. (Humas Diskominfo Enrekang)

Saturday, 9 January 2021 00:04 / Pariwisata, Pemerintahan

Pembangunan Jembatan Sudda Enrekang Didukung Tokoh Masyarakat

ENREKANG — Rencana Pemkab Enrekang membangun jembatan penghubung Kota Enrekang ke lingkungan Sudda, menuai dukungan. Jembatan ini sudah lama diminta masyarakat.

Tokoh pemuda, Aras Andi Wawo menyebut jembatan itu sudah dinantikan masyarakat. Baik dari Sudda yang kesulitan mengakses kota maupun sebaliknya.

“Jembatan ini berkah bagi masyarakat. Sudda ini dekat dari kota tapi sulit diakses karena tidak ada jembatan,” jelas Aras., Jumat 8 Januari 2021.

Warga dari kedua sisi sungai bakal mendapat banyak manfaat. Warga Sudda bisa mengangkut hasil buminya ke kota. Sementara jembatan itu sendiri akan jadi ikon baru Enrekang.

“Ekonomi masyarakat setempat pasti berputar. PAD juga bertambah karena destinasi wisata yang ada. Apalagi ini memang aspirasi warga. Jadi mengherankan kalau ada yang tidak setuju, nyinyir ke pemerintah atau berniat mengganggu rencana ini,” urainya.

Sebelumnya, Sekda Enrekang Dr H Baba SE, M.Si menyampaikan lewat media bahwa jembatan Sudda akan dibangun mulai 2021 ini. Pemerintah menganggarkan Rp30 miliar yang diperoleh dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Enrekang salah satu daerah yang berhasil melobi dana ini dari pusat.

“Selain menjadi jembatan penghubung Sudda ke Enrekang, juga akan jadi jembatan wisata. Kan ada daerah delta di sekitar situ. Nanti juga akan ada wisata kulinernya,” jelas Sekda.

Untuk diketahui, Lingkugan Sudda, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Sulsel, hanya berjarak sekira 500 meter dari Kota Enrekang. Warga di lingkungan ini mesti menggunakan perahu untuk ke kota atau memutar dengan roda dua ke Desa Katimbang. Sehingga mimpi dan aspirasi warga akan adanya akses diwujudkan lewat pembangunan jembatan ini. (humas pemkab enrekang)

Thursday, 31 December 2020 08:38 / Pemerintahan

PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PEMDA KAB. ENREKANG DARI KEPALA KANTOR PERTANAHAN/BPN KAB. ENREKANG KE PEMERINTAH KAB. ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2020

Enrekang,- Sekretaris Daerah Kabupaten  Enrekang Dr. H. Baba, SE., M. Si. menerima penyerahan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang telah tersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Enrekang, Rabu, 30/12/2020.

Sebanyak 17 surat sertifikat tanah diberikan secara simbolis oleh Kepala Kantor BPN Enrekang, Taufik ,ST,MH. di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kab. Enrekang sebagai OPD pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Aset Milik Pemda.
Kepala Dinas Perkim-TR, Dr. Ir. Sulviah Dahaling, ST., MM. dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Pensertifikatan Milik Pemda ini merupakan salah satu tugas pokok di Dinas Perkim_TR Kab. Enrekang. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi aset daerah, menertibkan administrasi sekaligus perbaikan tata kelola aset daerah dan merupakan dasar legalitas aset daerah sehingga tidak mudah berpindah kepemilikannya. Target Pensertifikatan Aset Milik Pemda tahun ini belum sepenuhnya terselesaikan disebabkan oleh beberapa kendala baik kendala administrasi maupun kendala teknis di lapangan. Olehnya itu Kadis Perkim-TR, Dr. Sulviah mengharapkan partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait khususnya dari OPD pengguna aset tersebut.
Hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kab. Enrekang Taufik ,ST,MH. dan jajarannya, Sekda Kab. Enrekang Dr. H. Baba, SE., M. Si. sebagai Pengelola Aset Pemerintah Daerah, Kepala BPKD Kab. Enrekang Nurjannah Mandeha, SKM., M. Si. dan jajarannya, Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Enrekang dan OPD terkait lainnya.
Demikian pula halnya disampaikan Sekda Dr. H. Baba terkait kendala yang dihadapi dalam kegiatan pensertifikatan aset pemda ini, semua OPD pengguna agar bisa memfasilitasi agar alas hak atas atas tanah yang dikuasai bisa dimiliki yang merupakan salah satu kendala besar dalam kegiatan ini.
Pada kesempatan itu pula, Kepala kantor BPN Enrekang, Taufik ,ST.,MH. mengatakan akan tetap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan akan membantu dalam kepengurusan aset-aset daerah yang berupa sertifikat tanah sebagai usaha untuk mengamankan aset pemda agar seluruh aset tanah milik pemda ini punya bukti yang sah dari negara. (humas).

Wednesday, 30 December 2020 05:46 / Pemerintahan

Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemkab Enrekang Tahun 2020

ENREKANG,- Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang melaksanakan  Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemkab Enrekang Tahun 2020. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman  kantor BPKD, Selasa (29/12/2020).

Pemusnahan Aset Pemkab Enrekang ini disaksikan langsung oleh Sekda Enrekang Dr,.H. Baba, SE,.MM, Asisten  Administrasi Umum Ir. Hj. Darmawati Anto,MT, Kepala BPKD Nurjannah Mandeha, SKM, M.Si dan sejumlah  Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Enrekang.

Sebelum dilakukan pemusnahan, Kepala BPKD Nurjannah Mandeha menjelaskan bahwa Pemusnahan dilakukan  untuk aset yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah tangankan.

” Pemusnahan aset adalah merupakan proses dalam penghapusan aset untuk menghapus BMD dari daftar  barang dengan menerbitkan SK penghapusan”.

”sehingga pengelolaan barang, penggunaan barang dan kuasa pengguna barang sudah tidak mempunyai  tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut” tambahnya.

Kepala BPKD menyampaikan bahwa jenis barang yang dimusnahkan adalah peralatan dan mesin, aset  yang tidak sempat dimusnahkan hari ini, akan di musnahkan oleh OPD masing-masing dan akan dilakukan  peninjauan dan pengawasan terhadap asset yang akan di musnahkan tersebut.

Kita akan tetap melakukan kunjungan ke masing-masing OPD untuk memastikan jika aset itu benar-benar sudah  dimusnahkan”. pungkasnya.

Sementara itu Sekda Enrekang H Baba mengatakan pemusnahan tersebut adalah bagian dari langkah-langkah  yang harus dilakukan terhadap aset-aset yang sudah tidak maksimal penggunaannya.

” Tetapi tentu harus di ikuti secara administratif. Dan saya kira ini tahapannya cukup panjang dan bahkan dibentuk  tim-tim untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap aset-aset yang telah diusulkan oleh OPD untuk dilakukan  pemusnahan”. Kata H. Baba.

Sekda mengungkapkan, salah satu pengecualian selama ini sehingga Enrekang belum mendapat WTP karena  masalah aset. Untuk itu Sekda meminta kepada para pengurus barang di masing-masing OPD untuk segera  melakukan verifikasi lebih awal terhadap aset masing-masing di SKPD dan dilaporkan kepada Pimpinan untuk
dilakukan permohonan terhadap penghapusan aset itu.

Sehingga Sekda berharap pemusnahan aset bisa dilakukan secara tertib.

” Didalam neraca memang kelihatan aset cukup besar tetapi sebetulnya ketika Dilakukan verifikasi dan validasi  terhadap aset itu ternyata sudah banyak yang tidak dapat digunakan lagi”. Kata sekda.

Verifikasi aset telah dilakukan dari bulan Oktober dan November tahun 2020 dengan rincian, Aset yang  dimusnahkan pada 24 OPD Sebesar Rp 20.734.054.818.58.

Sementara itu aset berpotensi lelang pada 11 OPD Sebesar Rp 4.950.432.977.38. Dan aset lain yang telah  diusulkan penghapusnya dan di Reklas ke Asset Rp 294.219.208.68 (humas).

 

Tuesday, 22 December 2020 05:14 / Pemerintahan

Bupati Enrekang Menyerahkan SK CPNS, Pelepasan Purnabakti, Penyerahan Kenaikan Pangkat dan Bintang Satyalencana

Dalam sambutannya Bupati Enrekang menegaskan kepada CPNS untuk tidak bermimpi pindah tugas sebelum masa kerja Sepuluh tahun.

Ini sudah kesepakatan sebelumnya, jadi kalau ada yang berniat pindah sebelum memenuhi persyaratan itu, lebih baik menolak menerima SK cpns, ucap Bupati Enrekang.

Menurutnya, yang akan menerima SK merupakan putra putri terbaik Indonesia khususnya generasi Emas Massenrempulu yang telah berhasil menunjukan kualitas semenjak dimulai seleksi dengan menyingkirkan 3.600 orang lebih saingan.
“berbanggalah kalian dengan status yang sekarang, tunjukan kalau yang lolos memang berkualitas terutama dalam menjalankan amanah sebagai Aparatur Sipil Negara,” tambah bupati Enrekang.

Sementara itu, Kepala BKDD Enrekang dr. H. Junwar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh CPNS yang sudah hadir di kantor bupati sejak pagi meskipun penyerahan SK CPNS baru dilakukan pada pukul 13.00 Wita.
“ini pertanda baik, wujud disiplin tepat waktu sesuai undangan sudah terpenuhi, semoga dalam menjalankan tugas terus ditingkatkan, ” kata dr Junwar bersemangat.

Pihak BKDD Enrekang sengaja melakukan penyerahan SK di kantor Bupati Enrekang sebagai pengenalan lapangan dan kondisi pemerintahan, termasuk melihat langsung aktifitas ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Selain penyerahan SK CPNS, juga dilakukan pelepasan purna bhakti kepada ASN yang sudah memasuki masa pensiun, Penyerahan SK kenaikan pangkat dari golongan II, III dan golongan IV, termasuk diantaranya Sekda Enrekang H. Baba yang menerima SK dari IVc ke IVd serta penyerahan bintang Satyalencana masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.
Selain dihadiri bupati Enrekang H. Muslimin Bando, hadir pula Sekda Enrekang, Kepala BKDD, Kepala OPD serta sejumlah ASN penerima penghargaan, penerima SK CPNS, kenaikan pangkat dan ASN Purna Bhakti. (Humas)

Wednesday, 16 December 2020 23:06 / Pemerintahan

Workshop Penyampaian Hasil Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman Perkotaan Tahun 2020

Enrekang,- Bertempat di ruang pola Kantor Dinas perumahan kawasan permukiman dan Tata Ruang Enrekang  Workshop Penyampaian Hasil Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman Perkotaan Tahun 2020. (Rabu, 16-12-2020).

Hadir dalam acara tersebut Tenaga Ahli dari Konsultan khusus untuk daerah Kumuh, para kabid, dan para Kasi Lingkup Perkim Kab. Enrekang.

Kadis Perkim-TR Dr.Ir,Sulviah Dahaling, ST.MM dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain agar Adanya kegiatan ini diharapkan diperoleh data dan profil permukiman kumuh seluruh lokasi sasaran yang akan menjadi tolak ukur untuk pencapaian target kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Sedangkan data mengenai akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, air minum layak, dan sanitasi layak akan digunakan untuk mengukur kontribusi peningkatan kualitas permukiman kumuh terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan .

Adapun Data dan profil permukiman kumuh akan digunakan sebagai basis data oleh pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menetapkan target, merencanakan program, proyek dan atau kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (penanganan kumuh) yang pencapaian targetnya dievaluasi secara periodik.

Untuk hasil dari dokumen perencanaan perencanaan kawasan permukiman perkotaan dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya dalam menyusun perencanaan dan penanganan permukiman kumuh di Enrekang sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman.

Semoga dengan adanya data ini Kabupaten Enrekang ke depan bisa mendapatkan bantuan program Kota Tanpa kumuh, tutup Kadis Perkim.

1 2 3 12