Berita Pemerintahan

//Berita Pemerintahan
Berita Pemerintahan 2017-03-10T13:35:58+00:00
Tuesday, 15 September 2020 11:00 / Pemerintahan

Bupati Enrekang Dukung Program Transmigrasi Desa Matajang Maiwa Enrekang

Enrekang,- Bupati Enrekang H. Muslimin Bando, mengharapkan program transmigrasi di Desa Matajang Kecamatan Maiwa akan mengubah nasib masyarakat menjadi lebih baik, karena itu semua stekholder harus berperan sesuai tugas dan fungsi dalam mewujudkan program trans bukan menjadikan petani tradisional, tapi mewujudkan masyarakat agropolitan, dengan konsep merubah pola pikir masyarakat untuk berbuat lebih maju.


Hal tersebut diungkapkan Bupati Enrekang pada “Seminar Antara” Rencana teknis satuan pengembangan (RTSP) dan Rencana Teknis jalan (RTJ), yang dilaksanakan dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, di Maiwa Selasa (15/09/20202).


“ ini merupakan tahapan kerjasama Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terkait penyempurnaan untuk kegiatan transmigrasi di desa Matajang,” kata H. Muslimin Bando
Kedepan Desa matajang, matakali dan desa sekitarnya akan merasakan dampak positif program transmigrasi, tidak hanya masyarakat lokal tapi juga masyarakat luar akan masuk, sehingga kawasan matajang dan sekitarnya sebagai desa transmigrasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sebagai dampak langsung.


Sementara itu Kadis Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang Drs. Sadikin mengatakan Dusun Baraka Desa matajang menjadi prioritas karena akan menjadi jalur utama penghubung Kecamatan Bungin Maiwa dan Kecamatan Enrekang.


“setelah seminar antara ini, dalam waktu dekat akan dilanjutkan ke pemerintah pusat melalui Kementrian Nakertrans, sehingga pelaksanaannya sudah dapat di mulai awal tahun 2021 mendatang” harap Drs. Sadikin.


Data yang diungkapkan dalam seminar tersebut terdapat Paket jaminan hidup selama 1 tahun penuh di suplai sembako, pendidikan beasiswa sampai perguruan tinggi, berobat hingga keluar negeri, Paket 2 paket pertanian akan di jamin, paket 3 lahan perkebunan untuk tanaman jangka panjang, racun sampai alat penanganannya berdasarkan kebutuhan masyarakat pembagian ternak 1 kk 2 ekor, jalan poros, bantuan tersebut ditanggung Oleh Kementrian Transmigrasi akan menjadi salah satu upaya peningkatan ekonomi masyarakat, harapannya dapat terwujud sesuai konsep, dan masyarakat dapat membantu terwujudnya kegiatan tersebut.


Seminar antara juga diikuti Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat Maiwa, Kepala Desa Matajang dan perangkatnya serta tokoh masyarakat yang menjadi lokus kegiatan transmigrasi. (humas)

Tuesday, 1 September 2020 12:25 / Pariwisata, Pemerintahan

Milad IDE, Pemkab Enrekang Tegaskan Keberpihakan pada Difabel

ENREKANG — Pemerintah Kabupaten Enrekang menegaskan komitmennya untuk terus berpihak pada difabel. Hal itu menjadi salah satu pembahasan pada talkshow Milad ke-1 Ikatan Difabel Enrekang (IDE), yang digelar di Villa Bambapuang, Selasa 1 September 2020.

Penegasan itu disampaikan Kabid Ekonomi Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda-Litbang Muhammad Aries Yasin, dan Kabid Pemasaran Pariwisata Dispopar Andi Zulkarnain yang hadir sebagai pembicara.

Aries menguraikan, salahsatu visi misi Enrekang Emas dan program prioritas Pemda adalah pembangunan inklusi. “Kita mendorong keterlibatan, keadilan, kemudahan akses dan pemenuhan hak difabel tanpa diskriminasi,” jelasnya.

Sebagai contoh, pembangunan kawasan Swiss menyiapkan jalur guiding block atau ubin taktil untuk tunanetra. “Begitupun yang tengah dibangun, anjungan Sungai Mata Allo juga dipastikan ramah untuk kaum difabel,” kata Aries.

Dia menambahkan, dalam 8 arah kebijakan pembangunan tahun 2021, Pemkab Enrekang memasukkan pemberdayaan disabilitas sebagai salah satu prioritas.

Upaya itu bukan tanpa kendala. Pihaknya mencatat setidaknya 6 masalah yang menghalangi keterlibatan disabilitas dalam proses pembangunan. Diantaranya kendala sistematis, anggaran, hingga kesadaran dan stigma masyarakat.

Sementara Zulkarnain mengungkapkan, Dispopar juga mendukung pengakuan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan kaum difabel melalui sejumlah program.

Masing-masing lewat pelibatan dalam industri pariwisata, melalui kegiatan ekonomi kreatif khususnya souvernir khas Enrekang hingga seni pertunjukan difabel.

“Kita juga mengajak IDE Institut bekerja sama dalam membuat event daerah. Seperti porseni serta peringatan Hari Difabel Internasional dan porseni,” jelas Zulkarnain.

Sebelumnya, Ketua IDE Institut Faluphy Mahmud menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Diantaranya agar membangun sarana dan prasarana umum yang ramah terhadap kaum difabel, serta meningkatkan keterlibatan difabel dalam pelbagai kegiatan dsn program. (humas)

Saturday, 22 August 2020 23:56 / Pemerintahan

ENREKANG TELAH MELAKSANAKAN SOSIALISASI KABUPATEN (SOSKAB) PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) III TA, 2020

Enrekang,-Dalam Rangka percepatan pencapaian Universal Akses Air Minum Aman dan Sanitasi layak, serta untuk melanjutkan dan memperluas Program Pamsimas III di wilayah perdesaan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan berdasarkan Surat Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat Air Minum Nomor : PR 0101- Ca/351, tanggal 5 Agustus 2020 tentang Permintaan Penyampaian Usulan Desa Sasaran Program Pamsimas III TA. 2021.
Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Panitia Kemitraan (PAKEM) Pamsimas III Kab. Enrekang telah melaksanakan Sosialisasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan ketentuan awal
dalam penjaringan minat Program Pamsimas III Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2020 untuk Tingkat Kabupaten. Kegiatan tersebut dilaksanakan Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang Kab. Enrekang.

Kepala Bappeda Litbang Kab. Enrekang Bapak DR. Ir. Chaidar Bulu. ST, MT dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. dalam tata kelola program pamsimas melibatkan
seluruh pemangku kepentingan dari semua unsur dan pihak pemerintah termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa, masyarakat dan non-pemerintahan termasuk pihak swasta, bumn dan bumd, yang mana dengan perannya masing-masing diharapkan dapat bersinergi dalam percepatan pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi di kabupaten enrekang.

Materi sosialisasi dibawakan oleh Koord, Kabupaten Program Pamsimas III Kab. Enrekang Budiarman, SE. Dalam pemaparannya bahwa program hibah khusus pamsimas Kabupaten Enrekang merupakan Dana Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM) agar dapat berperan langsung kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan sarana & prasarana air minum dan pembangunan sarana & prasarana sanitasi pada desa sasaran, yang bersumber dai APBN
dan APBD.

Alokasi anggaran pada program pamsimas yang terdiri dari 70% dana APBN dan
APBD, 20 % konstribusi masyarakat dalam bentuk in cash (dana tunai) dan inkind
(benda/barang/tenaga) serta minimal 10 % alokasi APBDes.
Dari pelaksanaan program pamsimas sejak tahun 2017-2018, 34 desa telah melaksanakan kegiatan Pamsimas III dengan total nilai investasi RP 11.691.482.000 (APBN Rp.
5.957.000.000, APBD Rp 1,955.100.000, kontribusi masyarakat Rp 2.260.600.000, APBDes Rp
1.130.300.000). pada 34 desa sasaran tersebut, ditargetkan tambahan penerima manfaat air minum sebanyak 30.147 jiwa dan target tambahan pengguna jamban sebanyak 7.262 jiwa.

Untuk pelaksanaan program pamsimas tahun 2019, 21 desa telah melaksanakan
kegiatan Pamsimas III dengan total rencana nilai investasi Rp 7.350.000.000 (APBN Rp.
3.675.000.000, APBD Rp 1.470.000.000, kontribusi masyarakat Rp 1.470.000.000, APBDes
Sharing Rp 735.000.000. pada 21 desa sasaran tersebut, ditargetkan tambahan penerima
manfaat air minum sebanyak 20.044 jiwa dan target tambahan pengguna jamban sebanyak
5.060 jiwa,
Untuk pelaksanaan program pamsimas tahun 2020, 16 desa siap melaksanakan
kegiatan Pamsimas III dengan total rencana nilai investasi rp 5.600.000.000 (APBN Rp.
1.960.000.000, APBD Rp 1.960.000.000, kontribusi masyarakat Rp 1.120.000.000, APBDes
Sharing Rp 560.000.000. pada 16 desa sasaran tersebut, ditargetkan tambahan penerima
manfaat air minum sebanyak 14.431 jiwa dan target tambahan pengguna jamban sebanyak
3.050 jiwa,
Dengan pengalokasian dana hibah program pamsimas dalam bentuk pembangunan
sarana & prasarana air bersih baik dengan sistem grafitasi maupun dengan pompanisasi, “
Pemerintah Kabupaten Enrekang telah berhasil mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat pada
desa sasaran untuk dapat menikmati air bersih yang aman dan layak ” sehingga dengan tersedianya air bersih masyarakat dapat semakin meningkatkan kualitas hidupnya serta kesejahteraannya. atau dengan kata lain melalui program pamsimas ini pemerintah kabupaten
enrekang telah mewujudkan Enrekang Aman Maju dan Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan Religius melalui keberhasilan Pemerintah Kabupaten Enrekang merajut mimpi – mimpi
masyarakat akan ketersediaan air minum sanitasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa unsur yaitu Tim DPMU Program Pamsimas III, Tim Panitia Kemitraan, Satker dan PPK Pamsimas Kab. Enrekang, Pimpinan Cabang Bank Suleselbar Enrekang, AMP BRI Enrekang, Ketua Baznas Enrekang. Kehadiran unsur tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran serta mereka dalam membantu pemerintah kabupaten Enrekang untuk mencapai target pencapaian akses air minum layak dan sanitasi layak bagi masyarakat perdesaan khususnya peran serta BUMN/BUMD terkait CSR, serta keterlibatan Baznas khususnya dalam pemberian bantuan Sarana Air Minum maupun sanitasi bagi warga fakir dan Miskin.
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh unsur Camat (Curio, Anggeraja, Cendana, Enrekang, Maiwa, Buntu Batu)
dan Kepala Desa (Desa Siambo, Desa Mandalan, Desa Curio, Desa Karrang, Desa Pundi Lemo, Desa Malalin, Desa Lebang, Desa Cendana, Desa Karueng, Desa Cemba, Desa Tuncung, desa Kaluppang, Desa
Buntu Mondong).


Kesepakatan dari Sosialisasi Kabupaten adalah bahwa akan diadakan sosialiasi ditingkat Desa mulai tanggal 24 – 29 Agustus 2020, dan selanjutnya setiap desa akan menyusun proposal dan surat minat
apabila pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk menerima program pamsimas.

Proposal akan diajukan ke Panitia Kemitraan (Pakem) pamsimas III (Bappeda-Litbang) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan seleksi kelayakan desa sebagai calon penerima pamsimas III.
Untuk seleksi desa tahun 2020 merupakan calon desa untuk pelaksanaan tahun 2021, dengan target desa sesuai dengan Surat dari Kementerian PUPR adalah 10 Desa (2 Desa APBD dan 8 Desa APBN) dengan rencana Nilai bantuan langsung masyarakat (Hibah) adalah Rp 245.000.000 perdesa. (mcenrekang.lubis)

Monday, 17 August 2020 08:15 / Pemerintahan

HUT RI ke-75 Tingkat Kabupaten Enrekang, Bupati Enrekang: Semua Harus Bersatu Hadapi Covid-19

Enrekang, – Upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tingkat Kabupaten Enrekang berlangsung di halaman Kantor Bupati, Enrekang, dihadiri Jajaran Forkopimda dan istri, Sekda Enrekang, Pimpinan OPD dan Ketua TP PKK Kabupaten Enrekang dan serta undangan lainnya. Senin (17/8/2020).

Bupati Enrekang, H Muslimin Bando yang bertindak sebagai Inspektur upacara saat membacakan sambutan seragam Gubernur Sulsel.

Menurutnya, saat ini kita ibarat berperang dengan musuh yang yang tidak nyata berupa virus corona.

“Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terus bahu membahu bertahan dan berupaya untuk meminimalkan potensi penularan Covid-19,” katanya.

Bupati menjelaskan, pandemi Covid-19 tidak saja berimplikasi pada sektor kesehatan tetapi juga telah mengganggu stabilitas ekonomi hingga perekonomian daerah.

Untuk itu semangat Kemerdekaan RI tahun ini harus dijadikan motivasi untuk bersatu padu menyatukan potensi kekuatan guna menjaga dan tetap mendorong agar semua mampu bertahan.

Termasuk menjaga geliat perekonomian guna menjaga mata rantai distribusi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Ketua Golkar Enrekang itu mengajak seluruh elemen agar tanggap terhadap dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.

Juga membangun rasa peduli terhadap sesama, saling menjaga untuk tidak menjadi bagian dari semakin massifnya penularan Covid-19.

“Jika ada gejala maka secara sukarela mengisolasi diri atau mengikuti program wisata Covid-19 yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Adapun pelaksanaan Peringatan HUT RI kali ini sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,dimana Pengibaran bendera hanya dilakukan oleh tiga orang saja dari Purnabakti Paskibra tahun 2019.

Mereka adalah Vahnesa Marsyanda Wahyudi sebagai pembawa bendera Merah Putih dan didampingi oleh Muh. Afdal Siddiq dan Iyan Saputra Misran sebagai penggerek bendera.

Usai menggelar Upacara Perayaan HUT ke-75 RI, bupati, wabup, Sekda dan jajaran Forkopimda Kabupaten Enrekang mengikuti upacara peringatan HUT RI dari Istana Negara secara Virtual di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang. (mcenrekang.lubis)

Friday, 24 July 2020 08:51 / Pemerintahan

Bappeda-Litbang Enrekang Konsolidasi Renja OPD Tahun 2021 Mengacu Permendagri 90/2019

Enrekang, -Bappeda-Litbang Enrekang menggelar rapat konsolidasi sekaitan dengan telah ditetapkannya RKPD Tahun 2021.

Acara tersebut dibuka Kepala Bappeda-Litbang Enrekang Dr. Chaidar Bulu, ST. MM sekaligus memberikan pengarahan
saat rapat konsolidasi Perencanaan

Diterangkan Dr. Chaidar Bulu, ST. MT, bahwa perencanaan dan penganggaran tahun 2021 merupakan RPJMD tahun ketiga, dimana RKPD merupakan dokumen tahunan yang hadir dalam rangka jembatan mencapai target yang telah digariskan dalam dokumen RPJMD, dan muaranya yakni mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Kata Dr. Chaidar Bulu, bahwa rujukan kita dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yakni Permendagri nomor 86 Tshun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehingga, harapan kita dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun pendekatannya harus memenuhi aspek substansial dan memenuhi aspek legalitas aturan.

Sebagai bahan evaluasi tahun tahun sebelumnya, harus memastikan konsistensi baik antara dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Ia menggagas inovasi, misalnya konsistensi antara dokumen RKPD dengan Renja OPD (sehingga harus dilakukan verifikasi Renja) kemudian antara dokumen RKPD dengan KUA-PPAS sampai antara KUA-PPAS dengan dengan RAPBD.

Terdapat dua Konsep dalam perencanaan menjadi arahan Kepala Bappeda-Litbang Enrekang yakni Konsep Money Follow Program dimana output menjadi dasar dalam pengalokasi anggaran dan konsep “SMARt”.

Kekuatan dua konsep tersebut diyakini,bahwa perencanaan selain merujuk pada target yang ditetapkan juga harus dipastikan apa yang direncanakan realistis untuk dicapai dengan menggunakan potensi yang ada.

“maka ini penting soal aspek waktu pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan harus betul-betul dipertimbangkan sehingga progres realisasi fisik dan keuangan berada pada posisi yang proporsional dan rasional”,papar Dr. Chaidar Bulu, ST. MT (22/7)

Selanjutnya secara lebih teknis pada peserta rapat diterangkan oleh Kabid perencanaan makro bappeda-litbang Sumardin, SE.M.AP.

Menurut Sumardin, rapat konsolidasi untuk memberikan pemahaman kepada OPD terkait muatan verifikasi Renja. Bahwa verifikasi renja sesungguhnya upaya mensingkronkan antara RKPD dengan Renja OPD.

Kata Sumardin, secara mekanisme pasca pasca penetapan RKPD maka selanjutnya dilakukan verifikasi renja, hasilnya kemudian di input kedalam SIPD sebagai Ranhir renja OPD.

“Dalam waktu yang tidak lama selanjutnya akan diusulkan domumen KUA-PPAS dan paralel dilakukan perubahan RKPD tahun 2021, “ujar Kabid perencanaan makro Sumardin,SE.M.AP.

Rapat berlangsung di aula Bappeda-Litbang diikuti segenap bidang perencanaan OPD dan kecamatan tersebut ditarget terimplementasi pada penganggaran tahun 2021.

Kata Sumardin, RKPD Enrekang telah ditetapkan pekan lalu itu mengacu Permendagri paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD provinsi.

“RKPD provinsi ditetapkan melalui Pergub, dengan dasar itu, maka tanggal 20 juli 2020 RKPD Enrekang ditetapkan melalui Perkada,,”jelasnya.

Lebih jauh menurut Sumardin, dalam upaya percepatan penyelesaian dokumen perencanaan baik pokok 2021 maupun perubahan 2020 maka diharapkan OPD dapat bekerja maksimal dengan tetap memperhatikan substansi muatan dokumen perencanaan yang disusun.

Maka dari itu lanjut kabid perencanaan makro Sumardin, jika OPD bekerja maksimal maka minggu depan semua dokumen kita berharap dapat dirampungkan.

“kita rencanakan verifikasi Ranhir Renja OPD dan kecamatan dilaksanakan hari Kamis dan Jum’at minggu depan, “tegasnya.

Lanjut dia, keyakinan penginputan ke dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) akan berjalan lancar krn hanya menyesuaikan indikator dan pagu indikatif.

Olehnya itu, menu yang ada dalam SIPD sdh tersedia Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pemetaan merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

“Sementara seperti konten urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengimputannya lebih lancar karena sebatas menyesuaikan indikator dan pagu indikatif”,urai kabid perencanaan makro Sumardin,SE. M. AP.

Monday, 6 July 2020 12:15 / Layanan Publik, Pemerintahan

Bappeda Litbang Enrekang Jajaki Kerjasama Dengan Universitas Muhammadiyah Enrekang

Enrekang, – Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Enrekang menggelar audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Enrekang (UME) Senin (07/07/2020).

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang, DR. Ir. Chaedar Bulu mengatakan, berpedoman pada Permendagri, tentang tugas pokok dan fungsi terkait Litbang, tak terlepas dari universitas atau dunia pendidikan, karena itu kunjungan ke UME Enrekang di maksudkan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam hal penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Terkait dengan itu, tentunya Bappeda litbang sesuai dengan tupoksi yang kami emban, makanya kita audiensi dengan Universitas, terutama yang ada di Kabupaten Enrekang, target kita kemungkinan kerjasama akan dilanjutkan hingga ke tingkat Provinsi dan Pusat,” kata Chaedar Bulu.

Pertemuan tersebut di lakukan sebelum menindak lanjuti rencana MOU antara Bappeda Litbang dan UME Enrekang, pertemuan kali ini di lakukan guna merumuskan substansi dari rencana perjanjian kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen maupun mahasiswa dalam rangka pengembangan dunia ilmu pendidikan dan ITE.

Pembahasan bukan hanya terfokus pada kerja sama, tetapi juga pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Enrekang. Potensi yang ada tentu bisa menjadi sangat luar biasa, dan hal ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya apabila ada sinergi antara Pemerintah daerah dengan lembaga terkait.

Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah UME Enrekang Drs. Yunus. Busa M.Si mengungkapkan, apresiasinya atas keinginan pemerintah daerah melalui Bappeda Litbang untuk membangun kemitraan terkait penelitian dan pengembangan, dengan harapan dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dosen dan mahasiswa maupun pihak pemerintah daerah dalam menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Pertemuan berlangsung serius namun tetap santai, dengan beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi, bahwasannya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Enrekang dengan Lembaga-lembaga terkait sangatlah diperlukan, khususnya Akedemisi.

Dimana Akademisi terdapat tenaga profesional, sarana-prasarana, serta lulusan yang mumpuni, yang apabila hal ini diberdayakan akan menghasilkan satu potensi besar yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini didukung oleh seluruh elemen juga masyarakat luas. (mcenrekang.lubis).

Wednesday, 17 June 2020 08:05 / Pemerintahan

Wakil Bupati Enrekang Resmikan Kampung Tangguh Massenrempulu Di Desa Karueng

Enrekang– Forkopimda Kabupaten Enrekang meresmikan kampung tangguh massenrempulu untuk mewakili sepuluh (10) desa se-Kabupaten Enrekang, Rabu (17/06/2020).

Dalam peresmian kampung tangguh massenrempulu di gelar di desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang di resmikan langsung Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Asman, S.E., yang di hadiri Kapolres Enrekang AKBP Endon Nurcahyo S.IK., Dandim 1419/ Enrekang, Ketua Pengadilan Negri Enrekang, Kepala Rutan Kelas IIB Enrekang dan unrus Forkopimda.

Dengan adanya kampung Tangguh Massenrempulu di desa karueng, untuk membatasi penanganan Covid-19 di wilayah Kecamatan Enrekang, khususnya Desa Karueng, sasarnya yaitu untuk masyarakat di wilayah bagi yang terpapar Covid-19 tersebut.

Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Asman, S.E., mengatakan semoga dengan adanya kampung tangguh Massenrempulu ini dapat mengurangi dampak Covid-19 terhadap masyarakat.

“semoga kedepannya bukan cuman 10 desa saja yang launching kampung tanguh Massenrempulu kalau bisa seluruh desa yang ada di kabupaten Enrekang membangun Kampung Tangguh Massenrempulu dalam rangka upaya pencegahan Covid-19” Harapnya

Menurut Kapolres Enrekang AKBP Endon Nurcahyo S.IK., Sudah beberapa hari yang lalu sudah kita persiapkan dari 10 (sepuluh) Desa salah satunya Desa Karueng, semua ya sudah di persiapkan, “saya mohon setelah pembukaan kampung tangguh massenrempulu ketahanan pangan sudah di siapkan dari beras, ikan dan ayam yang sudah di persiapkan. Dengan adanya kampung tangguh di desa Karueng Kecamatan Enrekang ini, minimal menghambat penyebaran Covid-19, Khususnyaa Desa Karueng.

“saya berharap, semoga masyarakat Kabupaten Enrekang khususnya Desa Karueng tidak ada yang terdampak dan semuanya sehat dan saya himbau kepada semua masyarakat harap mematuhi Protokol Kesehatan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan memakai masker” Tegasnya (mcenrekang.lubis).

Friday, 12 June 2020 05:21 / Pemerintahan

Pemkab Enrekang Teken MOU Dengan KemenKum HAM Terkait Kekayaan Intelektual


Enrekang.- Penandatangan Perjanjian kerjasama nota kesepahaman MOU kementrian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi-Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang diselenggarakan melalui Virtual di ruang rapat Bupati Enrekang, Jumat (12/06/2020).

Bupati Enrekang H.Muslimin Bando atas nama Pemerintah diwakili Sekretaris Daerah Sekda Enrekang DR.H. Baba, SE.MSi mengatakan, nota kesepahaman ini diharapkan dapat memperkuat produksi daerah untuk diakomodir mendapatkan hak kekayaan intelelektual.


“ ini juga memotivasi pengusaha untuk memperoleh hak paten sebagai bentuk penghargaan dalam mendapatkan hak mereka atas hak Produktif dan inovator produk kekayaan intelektual, termasuk pulu mandoti, dangke dan kripik dangke, nasu cemba dan beberapa pangan tradisional yang hanya ada di Enrekang “ kata H. Baba via virtual dengan Kepala Kantor wilayah HAM SulSel.

Beliau mencontohkan, pulu mandoti hanya ada di satu desa, yakni desa Salukanan, tumbuh di desa lain namun kualitas, aroma dan rasa tidak sama, karena itu perlu dilindungi, bahkan dangke dengan pengolahan tradisional, perlu ada sentuhan, melalui MOU ini diharapkan Kemenkum HAM untuk membantu penyelesaian hak paten produk lokal Enrekang.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum HAM SulSel Drs.H. Harun Sulianto mengakui usulan fasilitasi kekayaan intelektual Pemda Enrekang akan ditindak lanjuti sebagai wujud nyata bentuk pelayanan prima kepada masyarakat akan penghargaan, dan mengajak pemda untuk bekerja sama memanfaatkan hasil penelitian para dosen untuk dikembangkan yakni kekayaan intelektual.


“ potensi kekayaan intelektual, potensi geografis, merek, desain industri produk Enrekang diupayakan dapat segera terbit dalam bentuk sertifikat pengakuan,” kata H. Harun.

Penandatangan MOU terkait fasilitasi kekayaan intelektual di hadiri Asisten II Setda Syamsuddin, Kepala BKD drh. H. Junwar, Kadis Kominfo Statistik Hasbar, S.Ip.M.Si, Kabag Hukum Dirhamsyah, Sekretaris Kominfo H.Burhanuddin. (mcenrekang.lubis).

Friday, 29 May 2020 06:18 / Pemerintahan

Ukir Sejarah, Pemerintah Kabupaten Enrekang Raih Opini WTP Dua Tahun Berturut

Enrekang.- Pemerintah Kabupaten Enrekang di bawah kepemimpinan H.Muslimin Bando dan Wakil Bupati Asman.SE, menorehkan pencapaian luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dipastikan Jumat (29/05/2020), setelah baru saja memperoleh dan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengelolaan Keuangan dan Aset tahun anggaran 2019.

Bupati Enrekang H. Muslimin Bando Melalui Video Converence Penyerahan laporan hasil pemeriksaan serta penandatanganan serah terima LHP LKPD TA 2019 dilakukan kepala perwakilan BPK Makassar mengatakan, berkat kerjasama eksekutif dan legislative yang saling sinergi, penghargaan dari hasil penilaian BPK memberikan Opini WTP kepada pemerintah daerah.

“ ini penghargaan WTP dari BPK untuk Kabupaten Enrekang diraih untuk kedua kalinya dimulai sejak tahun 2018 dan tahun 2019, kita bersyukur dengan optimisme tinggi dapat berbuat lebih ditahun mendatang, kata H, Muslimin Bando didampingi Wakil Bupati Asman SE di ruang pola kantor bupati Enrekang.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi-Selatan yang memberikan penilaian opini WTP membuktikan seluruh Organisasi perangkat daerah OPD dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah telah melakukan prinsip keterbukaan dan transparansi melalui pendampingan Inspektorat daerah sehingga dapat meminimalkan kesalahan.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan serta penandatanganan serah terima LHP LKPD TA 2019, dilakukan kepala perwakilan BPK Makassar Wahyu Priono menyerahkan 18 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada para pimpinan DPRD dan para Kepala Daerah.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, penyerahan LHP dilakukan secara online melalui aplikasi zoom conference meeting secara serentak kepada 18 pemerintah kabupaten/kota yang dimulai pukul 10.00 WITA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada 18 Pemerintah Daerah tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Maros, LKPD Kabupaten Sidrap, LKPD Kota Parepare, LKPD Kota Palopo, LKPD Kabupaten Bantaeng, LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, LKPD Kabupaten Pangkep, LKPD Kabupaten Barru, LKPD Kabupaten Pinrang, LKPD Kabupaten Enrekang, LKPD Kabupaten Toraja Utara, LKPD Kabupaten Bone, LKPD Kabupaten Soppeng, LKPD Kabupaten Wajo, LKPD Kabupaten Luwu, LKPD Kabupaten Luwu Utara, dan LKPD Kabupaten Luwu Timur, serta memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Tana Toraja.

Video Converence tersebut juga di ikuti Ketua DPRD Enrekang Idris Sadik, Wakil Ketua Zulkarnaen dan seluruh kepala OPD se Kabupaten Enrekang.(mcenrekang.lubis)

Tuesday, 19 May 2020 08:02 / Pemerintahan

Resmi Jadi PNS, 253 Aparatur Enrekang Disumpah Secara Online

ENREKANG — 253 Calon Pegawai Negeri Sipil formasi tahun 2018 di Kabupaten Enrekang resmi berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut setelah mereka diambil sumpahnya dan menerima SK secara simbolis, via Video Conference, Selasa 19 Mei 2020.

Bupati Enrekang Muslimin Bando membacakan sumpah PNS yang diikuti para peserta, lewat aplikasi Zoom. MB didampingi Wabup Asman, unsur forkopimfa, Kepala BKDD drh Junwar serta sejumlah pejabat terkait. Hadir pula lima CPNS selaku perwakilan.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat dari Pemda kepada para abdi negara yang baru diambil sumpahnya. “Selamat menjalankan tugas. Laksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya,”.

“Semangat yang tinggi dalam bekerja harus tetap terjaga sebagaimana semangatnya saat baru akan mendaftar CPNS,” tambahnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa pengambilan sumpah hari ini diharapkan berberkah. Khususnya bagi muslim. Sebab dilaksanakan bertepatan pada Bulan Ramadhan.

Bupati yang juga berlatarbelakang birokrat ini juga mengingatkan, agar PNS mengedepankan loyalitas. Baik itu didepan dan dibelakang pimpinan, loyalitas harus sama.

Untuk diketahui, ke-253 PNS tersebut telah menuntaskan masa percobaan (CPNS) selama satu tahun. Termasuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS di BKPSDM Sulsel dan aktualisasi di unit kerja masing-masing.

Penyumpahan dan penyerahan SK PNS dilakukan secara daring, sesuai protokol kesehatan Gugus Tugas Covid-19. (mcenrekang.lubis)

1 2 3 10